Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an

Ini buku sejarah yang seru. “Menggelikan sekaligus mengenaskan”, ujar sinopsisnya dengan jitu. Bagaimana kurang menggelikan, kalau perkara rambut gondrong yang melekat di kepala anak muda Indonesia sepanjang 1966 – 1973 begitu serius ‘ditertibkan’ oleh pemerintah Orde Baru? Anak muda dilarang gondrong karena hal itu bisa membuat pemuda acuh tak acuh, kata Pangkopkamtib Jenderal Soemitro di TVRI pada 1 Oktober 1973. Selain itu, berambut gondrong tidak sopan, kebarat-baratan, dan segala alasan konyol lainnya yang digelontorkan Orde Baru.

“Lucu”. Itu kesan pertama Aria Wiratma Yudhistira, penulisnya, sewaktu pertamakali menemukan berita surat kabar, yang mengawali penelitiannya, perkara rambut gondrong ini. Namun dalam enam bab buku setebal 161 halaman ini, sejarah yang dipaparkan olehnya justru membuahkan kegeraman atas kenyataan mengenaskan di sana-sini.

Seperti yang kita tahu, Orde Baru menyelewengkan budaya Jawa menjadi kekuasaan yang represif. Perkara rambut gondrong ini menjadi salah satu praktik kekuasaan dari seorang “bapak” kepada “anak-anaknya”. Uraian Aria menarik dicatat, bahwa pemuda gondrong yang dimaksud, selain dianggap anak-anak yang perlu “diselamatkan” dari pengaruh budaya Barat, termasuk pemuda-pemuda kelas menengah-atas: anak-anak pejabat itu sendiri. Perkara keluarga pejabat ini—yang sampai di sini saja sudah konyol—lalu tumbuh subur ke berbagai pelosok kota besar Indonesia.

Sebut saja sejumlah contohnya. Di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, razia rambut gondrong dilakukan oleh polisi dan tentara di jalanan. Di Medan, bahkan dibentuk Bakorperagon (Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong) oleh Gubernur Sumatera Utara. Baik kepolisian maupun instansi publik menolak melayani orang-orang berambut gondrong. Jangan harap bisa bikin SIM, KTP, izin pertunjukan, izin rapat, surat keterangan bebas G30S/”PKI” kalau belum mampir tukang cukur.

Selain itu, harian Pos Kota, sebagai corong Orde Baru pada masa itu, mencitrakan rambut gondrong dengan penjahat. TVRI menolak artis-artis berambut gondrong untuk tampil. Tapi grup musik The BeeGess di Medan pada 1973 boleh tampil gondrong, sementara penggemarnya yang gondrong dilarang ikut arak-arakan The BeeGees keliling kota oleh Pangdam II/Bukit Barisan. Sembilan orang pelajar SMAN 1 Medan dikeluarkan karena gondrong, tapi 31 siswa lainnya “dikecualikan” karena mereka anak-anak pejabat.

Ini praktik kekuasaan yang konyol, tentu saja, bahkan tolol. Ketika Orde Baru—yang ditegakkan lewat kudeta dan pembantaian massal—pada awal masa pemerintahannya membuka keran investasi asing sederas-derasnya, Orde Baru tidak memperhitungkan pengaruh kebudayaan Barat yang akan menjadi bumerang. Ketika pengaruh-pengaruh tersebut—yang sebagian besar diakses oleh pemuda kelas menengah-atas (yang adalah anak-anak pejabat sendiri)—tampak mengancam stabilitas negara, Orde Baru panik. Hubungan pemuda, yang semula sebagai “adik” yang diam-diam dimanfaatkan “kakak-kakak” militer untuk menumbangkan “Orde Lama”, jadi renggang, dan “bapak” Orde Baru perlu “menertibkannya”.

“Buruk muka cermin dibelah” yang menggelikan itu, lalu jadi serius, hingga mengenaskan. Pada 6 Oktober 1970, seorang mahasiswa ITB, Rene Louis Coenraad, ditembak mati oleh tentara. Hari itu diadakan olahraga persahabatan untuk meredam konflik soal rambut gondrong antara mahasiswa ITB dan tentara. Tapi hasilnya justru letusan senjata, keributan, yang memakan korban. Sebuah tragedi yang disebabkan oleh tentara-tentara yang tidak gondrong.

Kasus tersebut memang tak pernah diusut. Namun sungguh menyulut kemarahan mahasiswa. Selama tiga tahun berikutnya berbagai protes diteriakkan. Polemik berkecamuk. Puncak kemarahan mahasiswa adalah pernyataan Jenderal Soemitro di TVRI pada 1973. Dialog lalu dilakukan oleh Soemitro untuk meredam masalah. Polemik rambut gondrong kemudian memang menyurut. Namun tidak dengan ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintah. Marzuki Arifin, dalam laporannya, bahkan percaya bahwa pernyataan Soemitro di TVRI itu adalah salah satu pemicu peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari, 1974), konfrontasi besar pertama antara mahasiswa dengan pemerintah di masa awal Orde Baru.

Namun sampai kini, memang pelajarlah yang paling sial. Rambut gondrong masih dilarang di sekolah. Alasan kerapihan dan segala hal yang tidak masuk akal itu, tampak setali tiga uang dengan masa 1966 – 1973 itu. Sekalipun tetap tidak bisa dibayangkan bagaimana pada sebuah masa, kota-kota besar pernah diserbu oleh aparat bergunting yang merazia pemuda-pemuda gondrong, juga memotong celana-celana berpipa gombrong mereka, sampai bisa berakhir dengan pengeluaran siswa dari sekolah dan kematian mahasiswa.

Buku ini memaparkan sejarah dari sebuah periode Orde Baru yang, sekali lagi, “menggelikan sekaligus mengenaskan”. Dan menarik untuk melihat komentar Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, di sampul belakang bukunya: “Pada era 1970-an biasanya perampok diberitakan berambut gondrong, tetapi sebaliknya pada era 1990-an penculik para aktivis dikabarkan berambut cepak.”

baru tau kalo rambut gondrong juga gak boleh pas orde baru, kirain cuma tatto doang..
nasib anak" JB taon segitu gimana ya hwahaha